Kegelisahan Aspirasi yang Dibatasi UU ITE (UU ITE Antara Produk Penertip Ber-Dunia Maya atau Pembungkam Aspirasi Rakyat ?)

 

Revisi UU ITE
Senin 28 November 2016, revisi UU ITE diresmikan setelah paling lambat 30 hari disetujui oleh pemerintah melalui tanda tangan presiden dan dipersetujui oleh DPR.
Munculnya undang-undang tersebut memunculkan dua opini yang berbenturan dalam pandangan masyarakat. Undang-undang ITE muncul akibat munculnya kesimpangsiuran berita dalam dunia maya. Tidak adanya “power control” dalam penggunaan media massa atau media sosial di internet menimbulkan dinamika dalam sosial masyarakat.
Namun dalam upayanya tersebut pemerintah mendapat banyak pertentangan oleh masyarakat. Mereka mengenggap undang-undang tersebut terlalu mengekang aspirasi mereka di dalam penggunaan media di internet. Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 73 tersebut ialah diantaranya.
Pertama
Adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan atau “the right to be forgotten”. Hak tersebut ditambahkan pada Pasal 26.Intinya, tambahan pasal ini mengizinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, tetapi diangkat kembali.
Perubahan kedua,
adanya penambahan ayat baru pada Pasal 40. Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang.Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika ada situs berita resmi yang dianggap melanggar UU tersebut, penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers.
Perubahan ketiga,
menyangkut tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.
Perubahan keempat,
menyangkut pemotongan masa hukuman dan denda. Ancaman hukuman penjara diturunkan dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

UU ITE sendiri sudah ada sejak 2008 yaitu undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Dalam revisinya yang menjadi sorotan adalah tentang pasal pencemaran nama baik yang kini menjadi kontroversi di mata masyarakat karena ada beberapa kasus tentang UU ITE yang menjadi perhatian publik.
Kasus Prita Mulyasari, pada kasus ini pertama kalinya UU ITE menelan korban, Prita adalah ibu rumah tangga yang dijerat pasal pencemaran nama baik setelah surat elektroniknya yang berisi keluhan terhadap pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra terpublikasi ke beberapa milis dan forum online. Pihak RS menggugat Prita dan Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan dari RS Omni. Prita divonis membayar kerugian materil sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian imateril. Tuntutan yang dirasa berlebihan membuat gerakan solidaritas sosial “KOIN UNTUK PRITA”
Selain Pasal pencemaran nama baik, UU ITE sendiri mengatur tentang konten konten negatif. Pembatasan ini dibuat untuk menghilangkan konten SARA, Pornografi serta Terorisme. Konten negatif akan diblokir oleh pemerintah bila tidak jelas sumbernya. Bila sumber konten dari situs berita resmi, maka penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers.
Aspirasi yang Dibatasi
Apakah dengan berlakunya UU ITE ini akan menjadi penertiban dalam Dunia Maya ataukah menjadi pembungkam aspirasi rakyat?.
Seperti yang kita tahu kebebasan berpendapat terbuka seluas-luasnya setelah reformasi. Dimana ketika masa orde baru kebebasan berpendapat dikekang oleh pemerintahan Presiden Soeharto kala itu. Bahkan pers umum tidak boleh memberitakan tentang keburukan pemerintahan kala itu. Dan setelah lengsernya Soeharto yang menandakan dimulainya era reformasi, kebebasan berpendapat terbuka sangat luas dan siapapun boleh berpendapat.
Namun pada masa setelah reformasi kebebasan berpendapat itu malah disalah gunakan. Dimana setiap orang bebas berkata, bebas berpendapat, bebas mengkritik namun banyak juga yang tidak punya dasar, tidak punya alasan dan tak bisa diperanggung jawabkan atas apa yang mereka katakan. Dan dengan berkembangnya teknologi yang semakin cangging mempermudah seseorang untuk berpendapat. Media sosial adalah tempat dimana setiap orang bebas berpendapat, mengkritik orang lain dengan tidak terkontrol.
Maka dari itu diterbitkannya UU no 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Dengan adanya UU ini diharapkan dapat mengontrol setiap orang dalam beretika di media sosial.
Dalam wawancara Sketsa dengan seorang pemilik lembaga hukum Hery Widodo. beliau mengungkapkan bahwa revisi undang-undang ITE tersebut terjadi karena pemerintah ingin melakukan pembatasan informasi ke publik. Artinya bahwa informasi-informasi ke publik harus lebih up to date dan dapat dipertanggung jawabkan. pemerintah juga harus mengatur pemberitaan-pemberitaan yang jelas ,tanpa harus menyudutkan seseorang. Hakekatnya bahwa sebuah informasi sebenar-benarnya ialah “tidak berupaya menghakimi atau menyudutkan seseorang” kutip Hery Widodo.
Bentuk dari UU ITE tersebut menurut Hery Widodo ialah upaya pertanggung jawaban dari pembuat informasi terhadap masyarakat. Namun di satu sisi revisi UU tersebut terkesan mengebiri hak informasi kepada publik, karena bertepatan dengan moment politik. Pak Heri menambah revisi UU tersebut sebenarnya sebagai media pem-filter antara media yang terfertivikasi dan bukan.
Imbas dari revisi undang undang ini dilaporkan detik.com telah memperkarakan hukum kurang lebih puluhan orang. Tidak sedikit diantaranya adalah para politisi dan para aktivis yang melanggar sanksi etik berdunia maya. Melihat fenomena tersebut saat ditanya mengenai apakah ini merupakan fenomena gagap hukum. Hery widodo sepakat bahwa fenomena ini disebut sebagai tren ‘gagap hukum’ sebagai bangsa berasas hukum.
Beliau berpendapat bahwa ini adalah imbas dimana hukum dinegara ini cinderung terlalu terburu-buru dalam pembuatanya. Beliau berpesan bahwa memang adanya UU ITE merupakan rumusan yang bermaksud baik dalam menciptakan kode etik dalam berdunia maya. Namun memang momentum dan sosialisasinya yang kurang terdengar dimasyarakat awam, UU ITE menimbulkan sebuah opini yang bertentangan dalam ruang masyarakat.
Tidak hanya dari perspektif masyarakat, munculnya UU ITE memicu berbagai opini dalam dunia pendidikan. UU ini dinilai mahasiswa akan menjadi sebuah pembatas dalam pengawalan mahasiswa atas kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dalam wawancara kami dengan Ilham mustova seorang mahasiswa yang bergelut dalam dunia jurnalis mahasiswa. beliau mengatakan bahwa UU ITE ini memang menjadi problem baru dalam masyarakat dalam berujar didunia medsos. Namun para mahasiswa tidak perlu gusar atas munculnya revisian UU tersebut. Menjadi seorang mahasiswa memang dituntut berani kritis mengawal kebijakan pemerintah terutama di media massa.
“Kebebasan kita sebagai pelaku akademik terumus dalam undang-undang kebebasan mimbar akademik” cetus Ilham
Kebebasan mimbar akademik tersebut diatur dalam UU no 12 Tahun 2012 tentang pendidikan. Pada pasal 8 dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
Yang jika diartikan, undang undang tersebut membebaskan mahasiswa mempelajari seluruh nilai berbau kebutuhan akademik tanpa harus takut dibatasi. Hal tersebut menjadi dasar kuat agar kita tetap berani mengkaji dan mengawal kebijakan pemerintah.
Ilham pun berpesan, bahwa dibuatnya UU ITE ini secara positive merupakan pendewasaan kita dalam bermedsos. Dalam mengawal kebijakan kita bisa membuat sebuah tulisan berbau kritik. Namun alangkah dewasanya saat kritik tersebut tidak bermaksud menyudutkan seseorang.
Mengkikis Budaya Kritis
Benarkah UU ITE hanya untuk mengontrol seseorang dalam ber-sosial media ataukah malah membatasi seseorang untuk berfikir kritis ?
Karena UU ITE ini bersifat delik aduan, dimana seseorang melanggar pasalnya apabila ada seseorang yang melaporkan orang bersangkutan akibat pelecehan/pencemaran nama baik di media sosial atau media umum lainya. Jadi apabila seseorang tidak terima dengan apa yang kita posting ke media sosial dan merasa terhina maka dia bisa melaporkan ke pihak berwajib dengan bukti yang kongkrit berupa postingan kita.
Maka dari itu UU ITE sebenarnya menjadi pelindung bagi setiap orang agar tidak dihina di media sosial. Bukan malah sebagai pembatas kita dalam berekspresi maupuk berpendapat. Dengan catatan tidak menyudutkan seseorang, golongan, ataupun agama lain. Dan sebagai warga negara yang taat hukum kita harus bisa lebih beretika dalam ber-sosial media.
Selain menjadi mengontrolan media sosial, undang-undang ini juga sebagai penyaring berita yang ada di internet. Karena tidak semua media pemberitaan yang ada di internet memiliki badan hukum dan mampu untuk dipertanggung jawabkan isi dari beritanya. Berita yang dianggap HOAX akan diblokir situsnya oleh pemerintah.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *