GTT DOA DAN DUKA

GTT (guru tidak tetap) Merupakan subjek yang bertugas membantu guru PNS di sekolahan yang kekurangan tenaga. GTT dalam bahasa keseharian yang kita kenal sebagai guru sukuan, adalah tenaga honorer yang belum tersertifikasi menjadi pegawai negeri. Dewasa ini GTT merupakan salah satu permasalahan yang saat ini membelit profesi di dunia pendidikan. Kedudukan mereka yang tidak berbadan hukum membuat mereka nyaris tidak tersentuh progam pemerintah.

Beberapa kali pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah melakukan pendataan dan melakukan pementasan akan masalah tersebut. Di Tulungagung sendiri, program pementasan GTT menjadi PNS muncul pada tahun 2008. Pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah mampu menuntaskan sekitar kurang lebih  1000  GTT menjadi PNS.

Ditemui di SD mangunsari pada 17 februari 2017, Yenri seorang guru GTT sekaligus ketua Forum GTT Tulungagung mengatakan, “terdapat kurang lebih 2800 guru GTT di Tulungagung. Menurut Yendri, terdapat 2 masalah dalam badan GTT menjadi pertimbangan. Yang pertama ialah permasalahan ditingkat nasional pusat dan kemudian regional.”

Yenri mengatakan, “dikancah nasional permasalahan GTT ini tidak lepas dari undang- udang. UU tersebut merupakan fungsi turunan dari PERMEN dan PP. Sedangkan ditingkat regional itu masuk dari PERDA, PERGUB dan penykiapan-penyikapan secara regional,” ungkap Yenri. Dia berpendapat, Seharusnya penyikapan- penyikapan regional itu bisa disikapi secara leluasa.

Di Tulungagung, terbentuknya forum ini dari pemerintahan tahun 2013 hingga tahun 2017. Tidak ada kepedulian terhadap tenaga sukarelawan, sehingga kami membuat forum tenaga sukarelawan, imbuh Yenri. Forum tersebut merupakan wadah komunikasi dalam peningkatan kompetensi kesejahteraan guru tenaga tambahan. Terdapat 2 point yang ingin forum tersebut tingkat kan. Yang pertama, upaya forum dalam peningkatan dikompetensi sumber daya guru GTT. Contohnya seperti pengadaan pelatihan pengajaran dan diklat.

Untuk kesejahteraan, tentu dengan adanya forum ini maka pemerintah akan terketuk untuk lebih memperhatikan guru tenaga tambahan. Yenri mengatakan,  “bentuk perhatian itu tidak hanya semata-mata berbentuk insentif. Melainkan itu ditekankan lebih kepada pemberian fasilitas penunjang kerja GTT dan bentuk progam tunjangan-tunjangan lain.“

Saat ditanya mengenai kepegawaian negeri sipil. Yenri berpendapat, adanya forum ini sebenarya bukan upaya penekanan untuk kearah PNS. Karena Yenri paham betul terkait dengan pengangkatan PNS tidak mungkin bisa dilimpahkan kepada pemerintah wilayah. Pengangkatan PNS sandiri hanya mampu dijalankan oleh pemerintah pusat. Pertama kendalanya memoratoriom dan kedua memang aturanya tidak ada.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh yenri dan teman-teman forum tenaga sukarelawan tulungagung (FTST). Senin, 5 Desember 2016 forum FTST resmi melakukan deklarasi di STKIP PGRI Tulungaagung. Pada selasa, 27 desember 2016  FTST melakukan audiensi dengan ketua DPRD komisi A, Dinas pendidikan, BKD dll. Diacara tersebut selain melakukan deklarasi, juga merupakan upaya FTST melakukan sebuah audensi dengan pejabat pemerintah. Forum-forum internal pun menjadi agenda rutinan dari FTST. Meski begitu, sampai sekarang upaya Yenri dkk masih belum menemukan titik temu terkait hal tersebut.

Yenri mengatakan, “dalam UU ASN nomer 14 tahun 2005 menjelaskan tidak ada namanya PNS melainkan diganti dengan nama aparatur sipil negara”. Undang Undang yang saat ini sedang dalam proses finalisasi tersebut, akan membagi 2 tenaga kerja baru sesuai perannya. Pertama tenaga ASN pengganti PNS itu sendiri dane P3K  (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang dikontrak per tahun sampai batas waktu yang tidak tetap. Untuk sekarang, GTT tidak bisa diangkat selama tidak ada perekrutan CPNS atau pegawai ASN.”

Yenri berpendapat, kebijakan- kebijakan itu tidak bersifat mutlak. Sebab pada beberapa waktu, pemerintah merasa kebutuhan dengan GTT diperlukan. Seperti tahun 2008, pengentasan GTT menjadi CPNS ada kembali di Tulungagung. Sebenarnya dari pemerintah melarang pengangkatan GTT, namun masih marak sekolah yang mempraktikannya. Pengangkatan tenaga GTT menjadi permasalahan membludaknya jumlah guru GTT di Tulungagung. Meski begitu disatu sisi guru GTT masih sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah pelosok.

Tidak lupa Yenri menghimbau kepada para mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung, untuk berani mengembangkan diri dalam kompetensi mereka. Mengingat bidang pendidikan saat ini dihaadapkan dengan fenomena-fenomena yang sulit. Menjadi pendidik tidak berarti harus menjadi guru, membuka bimbingan belajar dan menjadi dosen adalah pekerjaan rujukan dalam dunia pendidikan.

Yanuri, praktisi pendidikan sepakat bahwa peran GTT begitu penting dalam instansi sekolah. GTT mampu mengambil peran menjadi pengganti saat para guru PNS mengalami kerepotan disekolah. Yanuri mengatakan, saat ini GTT di sekolah swasta nasibnya lebih baik dibanding di sekolah negeri. Sebab sekolah swasta mempunyai tunjangan yang dihitung per-jam mereka mengajar. GTT yang berada disekolah swasta saat ini lebih diperhitungkan pemerintah daripada sekolah negeri.

Menurut Yanuri, dalam beberapa tahun kedepan guru swasta akan melakukan sebuah seleksi dan akan melekukan apa yang namanya PLPG. Dari hasil PLPG,  para guru GTT yang bekerja di sekolah swasta akan melakukan SERGU atau sertifikasi guru. Yanuri berharap, mahasiswa harusnya berani melakukan pendampingan pada kebijakan pemeritah. Tentu kebijakan terkait GTT ini tidak menguntungkan mahasiswa yang berharap menjadi guru.

 

Fakta saat ini dikalangan mahasiswa menganggapi isu yang sedemikian rupa.

Tidak dipungkiri bahwa status kampus sebagai kampus yang berlabel sekolah pendidikan. Membuat mayoritas mahasiswa “menyambi” bekerja dalam instansi pendidikan sebagai tenaga GTT/ PTT (Pekerja Tidak tetap). Tentu dengan fakta tersebut, isu tenaga sukuan perlu dibagikan secara terbuka.

Sebenarnya banyak bermunculan komentar- komentar sumbang menanggapi isu ini. Banyak mahasiswa STKIP berharap akan kejelasan terhadap dilematika sistem GTT. Komentar- komentar yang dimaksud adalah bagaimana kejelasan tentang pengangkatan PNS yang tidak kunjung diprogramkan. Dan tidak adanya tunjangan dalam proses mereka melakukan pengabdian.

Pengangkatan GTT harusnya sudah tidak ada pada saat pemerintah kota tulungagung melakukan pengangkatan pegawai negeri di tahun 2008. Faktanya, pemetaan PNS yang tumpang tindih dari tingkatan strata pendidikan membuat banyak sekolah tingkatan sekolah dasar mengalami kekurangan tenaga. Sedangkan ditingkatan strata pendidikan SMP dan SMA sederajat mengalami pembludakan tenaga PNS. Hal tersebut tentu menjadi alasan kuat kenapa kebutuhan akan GTT dan PTT tetap muncul.

                Seyogyanya sebagai mahasiswa yang baik, kajian-kajian seperti ini menjadi kajian pokok yang harus didiskusikan bersama. Kemudian apakah ini merupakan kesalahan sebuah sistem pendidikan ? Sebenarnya kurangnya sosialisasi kampus terhadap isu-isu diluar nilai akademik menjadi poin yang perlu digaris bawahi. Kurangnya minat para mahasiswa akan isu nasional tersebut, menjadikan faktor utama isu GTT menjadi isu yang menggumpal layaknya bola salju.

Jika memang mahasiswa Agent of change harusnya mereka berani untuk satu suara menghearingkan isu tersebut terhadap pemerintah atau kepada rektorat kampus. Dengan tujuan agar dapat tercapai solusi pendidikan di negri kita ini. Kesimpulannya, Kita harus berani melakukan kritik terhadap dinamika pendidikan yang sedemikian rupa.

Setelah kita lulus dari perguruan tinggi, kita tidak harus terpaku atas label pendidikan kita. Artinya adalah kita tidak harus menjadi guru dalam instansi untuk menjadi tenaga pengajar. tenaga pengajar semacam guru tentor dan menjadi praktisi pendidikan. Untuk menjadi rujukan, berproses sebanyak-banyaknya dalam organisasi akan meningkatkan kreatifitas soft skill dan membuka banyak relasi. Dengan harapan menjadi jembatan yang membantu mahasiswa masuk dalam dunia kerja ilmu akademik.

Bermimpi menuntut semua lulusan kampus kita untuk menjadi pegawai negeri, tentu layaknya mimpi yang utopis. Alangkah lebih baiknya jika kita bermimpi bahwa lulusan kampus kita mampu muncul sebagai agen of change. Menjadi Seorang multitalenta yang mampu kritis dan berani menciptakan perubahan disetiap pijakan langkah kakinya. Merupakan harapan setiap element kampus tak terkecuali.

“ Berifikir bebas bisa salah hasilnya, dengan tidak berfikir bebas juga bisa salah hasilnya. Lalu mana yang lebih potensial untuk menemukan kebenaran kebenaran baru?

Saya kira orang yang tidak mau berfikir bebas itu telah menyianyiaka hadiah allah yang begitu berharga yaitu otak”

ahmad wahib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *