Sertifikat tanah gratis Jokowi, kritik Amien Rais dan konflik agraria

Program bagi-bagi setrifikat tanah gratis oleh presiden Jokowi. Sebenarnya ini merupakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan strategi pemerintah dalam menyisir seluruh wilayah agar tanahnya bersertifikat.

Sebenarnya program ini sudah ada sejak era kepemimpinan SBY. Yang dulunya pelayanan yang bersifat menunggu bola, kini berubah menjadi jemput bola. Dengan diadakannya layanan dengan menjangkit hingga ke tingkat desa, diharapkan dapat mempercepat program ini.

Pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi merupakan salah satu dari janji kampanye di tahun 2014. Jokowi sendiri menargetkan redistribusi dan kepemilikan 9 juta hektar lahan sebagai program reforma agraria di dalam Nawacita. Sampai tahun 2017 sudah sebanyak 51 juta bidang tanah sudah tersertifikasi.

Diharapkan dengan pembagian sertifikat ini masyarakat dapat terhidari dari konflik lahan. Selain itu presiden juga menghimbau agar sertifikat ini dapat dijadikan jaminan untuk meminjam dana dari bank. Namun agar dimanfaatkan menjadi modal usaha yang produktif.

Baru baru ini Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais melayangkan kritik menanggapi program ini. “Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien Rais di sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/03).

Amien Rais menganggap bahwa program pembagian sertifikat tanah ini adalah upaya pembohongan publik. Ketika masyarakat bersukacita mendapat sertifikat tanah gratis, sehingga lupa bahwa 74% lahan di Indonesia masih dimiliki oleh pihak-pihak lain.

Dilansir dari website resmi Tempo.co, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga sependapat bahwa lebih dari 80 persen lahan di Indonesia, memang dikuasai oleh korporasi. “Korporasi perusahaan skala besar memang menguasai tanah-tanah di Indonesia,” ungkap KPA.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat dominasi penguasaan ruang dari sektor kehutanan 31,7 juta hektar, perkebunan kelapa sawit melalui hak guna usaha 11,1 juta hektar, pertambangan 32,7 juta hektar, dan pertambangan minyak dan gas 83,5 juta hektar.

Memang program ini dapat membantu masyarakat dalam masalah hak guna lahan. Namun dirasa kurang efektif dalam Reforma Agraria, karena sasaran dari program ini luas. Tak hanya petani yang tak punya lahan, tetapi bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dan tak adanya program lanjutan bagi penerima sertifikat tanah, ini yang membuat Reforma Agraria tidak mampu terwujud sepenuhnya.

Presiden mengaku ketika pergi ke daerah-daerah selalu ada permasalahan lahan. Sebagian besar permasalahan karena pemegang lahan tidak punya bukti kepemilikan yaitu sertifikat tanah. “Setiap saya ke daerah selalu keluhannya sengketa lahan. Kenapa apa? Karena pemegang lahan tidak memiliki bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) tidak ada orang lain yang berani,” kata Presiden (dikutip dari Antvklik.com).

Konflik agraria yang terjadi sejauh ini banyak yang terjadi di sektor perkebunan dan properti. Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017. Dengan data seperti itu presiden dituntut mampu menyelesaikan permasalahan lahan.

Program pembagian sertifikat ini tidak bisa menjadi penyelesaian konflik agraria ini. Karena dalam persyaratan yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokan menjadi K1, K2, K3 dan K4. Yang dapat diterbitkan sertifikatnya hanya K1, yaitu berstatus clean dan clear. Sedangkan K2 yang merupakan tanah dengan status sengketa tidak dapat disertifikatkan.

Sementara K3 artinya berstatus belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.

“Hanya untuk kriteria K1 saja yang bisa diterbitkan sertifikatnya. Apabila nanti status tanah yang masih K2, K3, K4 sudah dapat terpenuhi syaratnya, sertifikatnya bisa kita berikan,” papar Sofyan (dikutip dari BBC).

Jadi konflik agraria yang terjadi hingga kini tidak bisa diselesaikan dengan Program PTSL. Program ini hanya mampu mencegah hal serupa terjadi di lain tempat.  Diperlukan tidakan serius oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria.

Seperti yang dilansir website  KPA, Iwan Nurdin, Sekjen KPA mengatakan penyelesaian konflik pertanahan yang ditawarkan dalam RUU Pertanahan adalah membentuk pengadilan pertanahan. Namun sebelum menuju pengadilan pertanahan perlu usaha penyelesaian ribuan konflik/sengketa pertanahan seperti kasus Mesuji, Bima, dan lain-lain yang tergolong extra ordinary oleh sebuah lembaga transisi sekaligus menjawab keadilan masyarakat dalam proses transisional.

 “Seharusnya RUU ini mengusulkan pembentukan kementerian agraria yang mengatur keseluruhan perencanaan, administrasi, informasi spasial, pendaftaran dan hak atas seluruh tanah  dalam satu wadah secara nasional,” ujar iwan.(ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *